Tag: RUU Pemilu
JAKARTA, NusaBali.com
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta seluruh fraksi di DPR dan pemerintah membuat kebijakan yang objektif terkait jadwal Pilkada 2022 dan 2023 yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasca disahkannya RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu pada, Jumat (21/7) lalu, masih menyisakan tanda tanya, termasuk bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.
RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out.
Pansus RUU Pemilu dan pimpinan DPR menggelar rapat tertutup jelang paripurna 20 Juli.
Saat ini sejumlah isu krusial RUU Pemilu belum juga diputuskan.
Pembahasan RUU Pemilu masih belum menemukan titik tengah antara pemerintah dan DPR karena masih terganjal isu presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden).
Partai Demokrat sampai saat ini bersikukuh ambang batas capres atau presidential threshold (PT) nol persen.
Bus Wisatawan Terdampak Erupsi Lewotobi
Wisatawan dari Labuan Bajo Tiba di Bali
Pameran Produk UMKM Unggulan Bali
Taman Pancing
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
Orang Bali Berdebat
BERDEBAT itu bersilat kata berbekal ilmu, bukan sembarang ngomong. Kalau debat tak bermutu, sekadar guyonan, itu debat kusir namanya. Kadang yang diomongkan itu mengambang, berputar-putar, itu ke itu saja.